“Punya tanah itu investasi terbaik.”
Begitu kata motivator, iklan properti, sampai pak RT yang baru balik dari pengajian. Katanya, harga tanah nggak pernah turun, paling banter stagnan. Eh ternyata, di negeri +62 ini, harga tanah bukan cuma naik, tapi pajaknya juga naik sampai 1000%.
Selamat, bapak-ibu, selamat datang di era ketika tanah warisan bukan lagi tanda rezeki, tapi kutukan. Tanah yang dulu diwariskan kakek buat ditanami padi, sekarang nilainya bisa bikin keluarga lebih pusing daripada warisan rebutan. Bayangin aja, pajak tahunan yang biasanya ratusan ribu, tiba-tiba naik jadi jutaan. Kalau nggak kuat bayar? Ya wassalam, siap-siap tanah dijual ke developer, terus dibangunlah perumahan cluster bernama “Taman Harmoni Asri Abadi Makmur Jaya Sentosa Residence”—yang ironisnya, nggak ada pohon tamannya.
Pajak Naik, Warga Panik
Di beberapa daerah, khususnya Jawa Tengah sampai Sulawesi, kenaikan pajak tanah ini bikin masyarakat ngamuk. Bukan ngamuk ala netizen di Twitter yang cukup dengan capslock dan emot marah, tapi benar-benar demo di jalan, teriak-teriak, bawa spanduk, bahkan ada yang sampai nangis di depan kantor bupati.
Bayangin aja, tanah sawah 200 meter yang biasanya bayar pajak Rp300 ribu, sekarang bisa melompat jadi Rp3 juta. Katanya ini akibat kebijakan pemangkasan anggaran daerah dari pusat. Daerah butuh duit, akhirnya rakyat yang jadi ATM.
Pemerintah daerah berdalih, “ini supaya PAD (Pendapatan Asli Daerah) meningkat.” Lah, kalau gitu kenapa bukan pejabatnya aja yang dipajakin lebih tinggi? Atau sekalian tarif parkir mobil Alphard depan balai kota dinaikin? Kenapa harus sawah-sawah rakyat kecil yang jadi tumbal?
Dari Tanah Jadi Beban Psikologis
Lucunya, pemerintah pusat dan daerah sering bilang pajak tanah ini buat pembangunan. Tapi kalau ditanya, “pembangunannya di mana?” jawabannya sering cuma berupa baliho gede di pinggir jalan dengan foto bupati senyum tiga jari.
Buat rakyat kecil, tanah warisan itu biasanya dianggap tabungan masa depan: kalau anak kuliah, tanah dijual; kalau ada hajatan, tanah digadaikan; kalau ada musibah, tanah jadi pegangan terakhir. Sekarang, sebelum tanah itu bisa dipakai buat apa-apa, tiap tahun sudah disedot pajaknya.
Nggak heran kalau banyak warganet bikin meme: “Warisan orang tua → jadi wasiat orang tua → akhirnya jadi wasit antara pajak vs perut.”
Netizen: “Tanah di Mars Lebih Murah, Bro”
Media sosial langsung rame. Ada yang bilang:
- “Sekarang beli tanah di Bumi lebih mahal pajaknya daripada sewa kos di Jakarta.”
- “Kakekku dulu bilang jangan jual tanah. Eh, kakek, sekarang aku jual karena nggak kuat bayar pajaknya.”
- Ada juga yang nyeletuk, “Kalau gini, Elon Musk makin ganteng. Tanah di Mars mungkin nggak ada pajaknya.”
Sarkas rakyat ini bukan cuma lucu-lucuan, tapi bentuk frustrasi. Ketika harga sembako naik, listrik naik, BBM naik, sekarang tanah pun ikut-ikutan bikin dompet menjerit.
DPR Pesta, Rakyat Teteskan Air Mata
Yang bikin makin lucu—eh salah, makin tragis—adalah timing-nya. Saat rakyat kelimpungan bayar pajak, para anggota DPR lagi bahas soal kenaikan gaji. Katanya, buat “meningkatkan kinerja”.
Jadi skenario lengkapnya begini: rakyat bayar pajak tanah 1000% lebih mahal, uangnya mengalir ke daerah, sebagian ke pusat, lalu DPR ikut kebagian gaji naik. Jadi rakyat nangis bukan karena film India, tapi karena setiap kali bayar pajak, bayangannya langsung wajah anggota dewan yang lagi pesta makan lobster.
Tanah: Dari Sawah Jadi Swalayan
Fenomena ini juga bikin perubahan sosial. Banyak orang desa yang akhirnya menjual tanah warisan ke developer, karena nggak kuat bayar pajaknya. Akhirnya tanah sawah berubah jadi perumahan elit, swalayan, atau—ironisnya—jadi kantor pajak.
Lahan pertanian makin sempit, petani makin bingung. Akhirnya harga beras naik lagi, dan rakyat kecil makin pusing. Lengkap sudah lingkaran setan ekonomi ala +62.
Mau Kabur Kemana Lagi?
Solusi buat rakyat apa? Kalau kata pejabat, “ya bayar aja, ini kewajiban warga negara.” Seakan-akan rakyat nggak tahu kalau pajak itu kewajiban. Pertanyaannya: kenapa naiknya sampai 1000%?
Apakah rakyat bisa protes? Bisa. Apakah protesnya didengar? Belum tentu. Kadang yang didengar cuma suara-suara politik menjelang pilkada. Jadi mungkin nanti ketika musim kampanye, ada janji manis: “Kami akan turunkan pajak tanah!” Tapi begitu terpilih, yang turun cuma janji, bukan pajak.
Akhirnya, Rakyat Cuma Bisa Sarkas
Di warung kopi, obrolan sederhana berubah jadi stand-up comedy gratis.
- “Sekarang tanah bukan lagi harta, tapi utang berjalan.”
- “Punya tanah luas sekarang kayak punya pacar cantik: semua orang iri, tapi cuma kita yang tahu betapa ribet dan mahal perawatannya.”
- “Kalau pajak naik terus, jangan-jangan tanah kuburan juga bakal kena tarif progresif?”
Dari Warisan Jadi Beban
Naiknya pajak tanah 1000% ini jelas bikin rakyat semakin sadar: di negeri ini, punya tanah bisa bikin kaya, tapi juga bisa bikin bangkrut.
Mungkin sudah waktunya kita bikin buku motivasi baru: “Jangan Menabung dalam Tanah, Menabunglah dalam Emosi.” Karena tiap kali bayar pajak, kita butuh kekuatan mental lebih besar daripada bayar cicilan motor.
Dan buat para pejabat yang hobi senyum di baliho, terima kasih. Tanah warisan kami kini bukan lagi tanda cinta dari leluhur, tapi surat tilang tahunan dari negara.
Komentar Terbaru