Ada yang menarik (atau lebih tepatnya: bikin mual) dari jagat politik kita minggu ini. Bukan soal UU yang ngatur nasib rakyat, bukan pula soal strategi ekonomi yang katanya mau bikin negeri ini maju kayak Wakanda. Bukan. Justru yang paling heboh adalah kabar kalau tunjangan anggota DPR naik sampai Rp50 juta per bulan.
Lima puluh juta. Per bulan. Untuk pekerjaan yang sebagian besar masyarakat cuma lihat isinya debat kusir, absen rapat, tidur saat sidang, atau joget Gemu Fa Mi Re usai sidang MPR. Sungguh, mimpi semua anak muda Indonesia sekarang mungkin berubah: bukan jadi dokter, insinyur, atau YouTuber. Tapi jadi anggota DPR—biar bisa tidur dibayar, joget diviralkan, dan protes masyarakat tinggal dibilang “aspirasi rakyat sudah kita dengar, tenang aja.”
DPR: Dari Dewan Terhormat ke Dewan Terciduk
Tentu, DPR punya seribu satu alasan. Katanya, biaya hidup di Jakarta mahal. Katanya, kerja mereka berat. Katanya, mereka butuh tunjangan biar nggak tergoda korupsi. Lho, jadi logikanya: kalau gajinya kecil mereka korupsi, kalau gajinya gede mereka insyaallah jujur? Ini mirip kayak bilang, “Kalau kamu mau aku setia, belikan aku iPhone 16 Pro Max dulu.”
Di luar itu, netizen yang nggak pernah kehabisan ide nyinyir langsung menggali sejarah. Ingat tahun 2001? Saat Gus Dur sempat bikin dunia politik kocar-kacir dengan Dekrit Presiden yang isinya mau membekukan DPR dan MPR. Dekrit itu akhirnya gagal total, tapi momennya abadi di hati rakyat. Dan sekarang, gara-gara kabar gaji DPR naik, netizen rame-rame bikin konten: “Dekrit Gus Dur, kapan di-remastered?”
Twitter/X penuh dengan cuitan:
- “Gaji DPR naik 50 juta. Pantesan Dekrit Gus Dur trending lagi.”
- “Dekrit itu belum berhasil di 2001. Mungkin 2025 bisa season 2.”
- “Kapan ada Netflix series The Dissolution of DPR?”
Rakyat yang Puasa, DPR yang Pesta
Mari kita bayangkan sebentar. Rakyat kecil di pasar lagi hitung receh buat beli cabai yang harganya kayak saham Tesla. Di sisi lain, anggota DPR lagi mikirin: “Mau upgrade mobil Alphard ke Lexus nggak ya? Atau beli tanah kavling di BSD sekalian?”
Pemerintah baru saja memangkas anggaran daerah sampai puluhan persen, bikin kepala daerah pusing tujuh keliling cari cara biar layanan publik nggak jeblok. Pajak daerah mau dinaikkan, rakyat sudah siap mengeluh, listrik naik, sembako naik. Tapi entah kenapa, justru gaji DPR yang naik lebih dulu.
Ini ibarat kapal lagi bocor, penumpang basah kuyup, tapi kapten kapal malah bilang: “Santai, guys. Saya baru beli jas hujan Gucci, jadi aman kok.”
Dekrit Gus Dur Jadi Meme Lintas Generasi
Yang paling menarik adalah bagaimana Gus Dur, presiden yang terkenal dengan humor dan keberaniannya itu, kembali jadi simbol perlawanan digital. Anak-anak Gen Z yang bahkan belum lahir waktu Gus Dur berkuasa, tiba-tiba rajin bikin meme tentang beliau. Dari stiker WhatsApp, konten TikTok, sampai AI voice yang bikin Gus Dur “ngomong” ulang dekritnya dengan efek autotune.
Dekrit itu memang gagal di 2001. Tapi kalau dipikir-pikir, Gus Dur cuma salah jaman. Kalau beliau hidup di era TikTok, mungkin dekritnya viral lebih dulu sebelum dibatalkan. Dengan algoritma, siapa tahu trending #BubarkanDPR bisa lebih kuat daripada lobi-lobi politik Senayan.
Apakah DPR Merasa Bersalah?
Jawabannya: tentu saja tidak. Kalau DPR bisa merasa bersalah, kita nggak akan punya deretan kasus korupsi berjilid-jilid dari zaman Orba sampai sekarang. Mereka mungkin akan bilang: “Ini demi menunjang kinerja.” Atau kalimat sakti lain: “Ini sudah sesuai mekanisme dan aturan.”
Padahal rakyat sudah lama tahu: mekanisme dan aturan di negeri ini sering kali dibuat fleksibel—fleksibel untuk yang punya kuasa, kaku untuk rakyat jelata.
Rakyat Boleh Marah, Tapi DPR Selalu Menang
Pada akhirnya, netizen boleh marah, boleh bikin trending topic, boleh bikin meme Gus Dur sambil ketawa getir. Tapi sejarah membuktikan: DPR hampir selalu menang. Kalau nggak percaya, lihat saja bagaimana mereka bisa tetap duduk manis di kursi empuk meski tiap tahun diserang kritik.
Gaji naik? Aman. Tunjangan baru? Jalan terus. Sementara rakyat? Ya sudah, rakyat cuma bisa melampiaskan dengan dua jurus pamungkas: bikin meme, lalu bayar pajak.
Penutup: Dekrit Gus Dur 2.0?
Apakah mungkin ada Dekrit Gus Dur jilid 2? Sepertinya tidak. Tapi kalau pun ada, mungkin bukan datang dari presiden, melainkan dari rakyat lewat dunia maya. Dan bentuknya bukan dokumen resmi, tapi video TikTok berdurasi 15 detik dengan backsound DJ remix: “Bubarkan DPR, bubarkan DPR…”
Lucu? Ya. Tragis? Lebih iya. Tapi itulah Indonesia: negeri di mana rakyat bisa kehabisan duit, tapi tidak pernah kehabisan humor untuk menertawakan nasib sendiri.
Komentar Terbaru