Ada seorang anak muda, 21 tahun, ditabrak kendaraan taktis yang melintas di jalan Senayan. Namanya Affan. Ia seorang pengemudi ojek online. Malam itu, entah ia ingin pulang atau hanya ingin menyaksikan, tapi ia tak kembali. Tubuhnya remuk. Dan dari sana, sejarah kadang dimulai: sebuah tragedi kecil yang memantik amarah besar.
Di luar pagar gedung itu, DPR memberi dirinya sebuah rumah. Bukan rumah dalam arti tembok dan atap, melainkan simbol: tunjangan Rp50 juta per bulan. Ketika berita itu terdengar rakyat, yang di pasar masih menakar harga beras, rumah itu tampak menjulang bagai istana di atas bukit.
Sejarah telah berkali-kali mencatat: revolusi kerap pecah bukan hanya karena lapar, tetapi karena rakyat melihat penguasa makan terlalu kenyang. Di Prancis abad ke-18, sepotong roti yang tak terbeli melahirkan teriakan: Qu’ils mangent de la brioche! Biarlah mereka makan kue.
Di Jakarta, teriakan itu berubah menjadi poster: Rp50 juta untuk DPR, Rp50 ribu untuk rakyat.
Namun, kali ini sejarah punya senjata baru. Bukan lagi orasi di jalan. Bukan pamflet yang diselundupkan di balik baju. Melainkan sebuah video yang tak pernah ada.
Dalam video itu, wajah Menteri Keuangan Sri Mulyani ditampilkan. Bibirnya bergerak, suaranya terdengar: “Guru adalah beban negara.” Kalimat itu memotong udara. Viral. Menggelegak. Padahal itu palsu. Deepfake. Sebuah rekayasa algoritma.
Tapi di tengah amarah, siapa peduli? Kebohongan yang dipoles teknologi sering kali lebih meyakinkan ketimbang kebenaran yang sederhana. Rumah Sri pun diserbu massa. Pintu dibongkar, barang-barang rumah tangga raib—bahkan jaring basket ikut hilang, seperti trofi dari sebuah amarah yang kehilangan kendali.
Pertanyaannya: apakah ini tentang Sri? Apakah ini tentang guru? Ataukah ini tentang kita—yang tak bisa lagi membedakan yang nyata dan yang tipuan?
Ada api di Senayan,
mula-mula kecil,
seperti lilin di tangan mahasiswa.
Lalu Affan jatuh,
dan api jadi obor.
Di Makassar, obor menjilat gedung,
tiga nyawa terjebak di dalam.
Di Bintaro, pintu rumah dipecah,
kursi dan lemari jadi rampasan.
Ada api di langit,
bentuknya seperti chip digital,
meniupkan bisikan palsu.
“Guru adalah beban,” katanya,
dan orang percaya.
Padahal yang terbakar bukan guru,
bukan rumah menteri,
tetapi nalar.
Sebagai bangsa, kita memasuki masa di mana kenyataan dapat dipalsukan dengan sempurna. Kamera bukan lagi saksi mata, tapi bisa jadi saksi palsu. Suara bisa dipinjamkan, wajah bisa dimanipulasi, kalimat bisa diputar.
Goethe pernah menulis: “Tidak ada yang lebih menakutkan daripada kebebasan yang salah arah.” Barangkali AI, kecerdasan buatan, kini sedang menunjukkan wajah itu. Ia netral, kata orang. Seperti pisau. Seperti api. Tapi di tangan yang salah, netralitas hanyalah awal dari bencana.
Kita ingin teknologi membebaskan kita. Namun justru ia bisa mengikat kita dalam ketidakpercayaan: pada guru, pada pejabat, pada negara, bahkan pada sesama.
Di Makassar, gedung DPRD terbakar. Tiga orang tewas, beberapa luka karena melompat dari lantai atas. Di Bandung dan Surabaya, mahasiswa bentrok dengan aparat. Di Yogyakarta, Malioboro lumpuh oleh barisan mahasiswa yang membawa poster satir. Di Bali, gas air mata mengepul, mengusir massa solidaritas ojol.
Presiden membatalkan kunjungan ke Tiongkok. Ia tahu ada hal lebih genting di tanah sendiri: menjaga agar bangsa tak pecah oleh kebijakan yang sembrono dan kebohongan yang viral.
Kita bisa memandang ini sebagai riwayat kegagalan komunikasi. DPR tak mendengar rakyat. Polisi tak menjaga proporsionalitas. Rakyat percaya video tanpa peduli siapa pembuatnya. Dan akhirnya, rumah seorang menteri diobrak-abrik.
Ironinya jelas: negara bisa membangun jalan tol ratusan kilometer, tapi gagal membangun sesuatu yang lebih rapuh—kepercayaan.
Ada filsuf yang berkata: masyarakat modern akan runtuh bukan karena kekurangan informasi, melainkan karena kelebihan informasi yang tak bisa diverifikasi. Kita hidup dalam banjir. Orang yang haus justru mati tenggelam.
Dalam banjir itu, amarah jadi kompas. Ia mengarahkan orang ke gedung DPR, ke rumah menteri, ke jalan raya. Dan amarah jarang peduli apakah peta yang ia pakai asli atau palsu.
Affan kini hanya nama. Tapi nama itu sudah jadi simbol. Simbol sering lebih kuat daripada fakta. Sama seperti video deepfake yang lebih memicu kebencian ketimbang berita klarifikasi.
Apakah kita sedang menuju masa ketika demokrasi tak lagi ditentukan oleh debat di parlemen, melainkan oleh satu video palsu yang viral?
Mungkin jawabannya belum kita tahu. Tapi yang jelas, bangsa ini sedang diuji. Ujiannya bukan sekadar menahan harga beras, atau menahan tunjangan DPR. Ujiannya adalah: apakah kita bisa tetap waras, ketika apa yang kita lihat bisa jadi bukan kenyataan?
Karena mungkin, pada akhirnya, demokrasi hanya akan bertahan bila rakyat percaya pada kebenaran. Bila kepercayaan itu lenyap, maka yang tersisa hanyalah api.
Dan seperti api, ia bisa memberi terang. Tapi jika dibiarkan, ia hanya menyisakan abu.
Komentar Terbaru