Generasi Z dan Politik: Apatis atau Gelombang Perubahan?

Politik sering kali menjadi topik yang berat, penuh dengan istilah rumit, konflik antar-elit, dan jargon yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Tidak heran jika banyak orang menilai Generasi Z—mereka yang lahir antara 1997 hingga 2012—cenderung tidak peduli pada politik. Sering kita dengar ungkapan, “Anak sekarang maunya main TikTok, bukan mikirin demokrasi.” Tapi benarkah generasi ini sepenuhnya apatis? Atau justru mereka sedang menyiapkan gelombang perubahan besar dalam lanskap politik Indonesia?

Siapa Itu Generasi Z?

Generasi Z adalah kelompok usia yang sekarang mendominasi komposisi penduduk Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa lebih dari 27% penduduk Indonesia termasuk Generasi Z. Bila digabung dengan milenial, jumlahnya mencapai lebih dari 52% pemilih tetap di Pemilu 2024 (KPU, 2024). Artinya, suara generasi muda bukan sekadar tambahan, tapi penentu arah politik nasional.

Karakter khas Generasi Z adalah:

• Digital native: mereka lahir dan tumbuh dengan internet.
• Cepat menerima informasi, tetapi juga rentan hoaks.
• Kritis terhadap otoritas, namun sering skeptis pada institusi politik formal.
• Lebih peduli pada isu personal (lingkungan, pendidikan, HAM, kesehatan mental) daripada jargon besar seperti “kedaulatan rakyat” atau “pembangunan nasional”.

Narasi Apatis: Politik Itu Jauh, Ribet, dan Kotor

Salah satu alasan utama kenapa Gen Z sering dicap apatis adalah minimnya kepercayaan pada lembaga politik. Survei CSIS (2022) menunjukkan hanya sekitar 32% pemuda percaya pada partai politik, angka yang jauh lebih rendah dibandingkan kepercayaan mereka terhadap komunitas sosial atau gerakan independen (CSIS, 2022).

Bagi sebagian besar anak muda, politik itu identik dengan:

• Drama elite: pertengkaran antar partai yang tidak menyentuh kehidupan sehari-hari.
• Korupsi: kasus OTT KPK yang sering menyeret politisi.
• Janji kosong: banyak kampanye terasa sekadar gimik.

Maka, tidak heran banyak Gen Z yang merasa, “Lebih baik saya fokus bikin konten, usaha online, atau main game, daripada pusing mikirin politik.”

Gelombang Aktivisme: Dari Jalanan ke Timeline

Namun, gambaran apatisme tidak sepenuhnya benar. Justru dalam banyak kasus, Generasi Z menunjukkan diri sebagai motor perubahan.

• Aksi #ReformasiDikorupsi (2019): ribuan mahasiswa dan pelajar turun ke jalan menolak revisi UU KPK dan RKUHP. Banyak di antaranya adalah Gen Z.
• Isu lingkungan: generasi ini aktif mengkampanyekan penolakan tambang emas di Tumpang Pitu, Jawa Timur, hingga protes atas kebakaran hutan di Kalimantan.
• Kekuatan media sosial: gerakan digital seperti #TolakOmnibusLaw memperlihatkan bagaimana TikTok, Twitter, dan Instagram menjadi senjata politik baru.

Survei Indikator Politik Indonesia (2023) memperkuat hal ini: 65% pemilih muda mengaku lebih tertarik pada isu-isu spesifik seperti lingkungan, pendidikan, kesehatan mental, dan kebebasan berekspresi daripada pada figur partai politik (Indikator, 2023).

Aktivisme Digital: Antara Klik dan Aksi Nyata

Generasi Z punya keunikan: mereka bisa membuat isu politik viral dalam hitungan jam. Petisi online, tagar trending, atau meme politik bisa menyebar lebih cepat daripada rapat DPR. Tetapi, inilah dilema utama: apakah aktivisme digital cukup untuk mendorong perubahan nyata?

Fenomena ini sering disebut sebagai slacktivism—aktivisme bermalas-malasan, di mana orang merasa sudah “berjuang” hanya dengan klik tombol share. Artikel The Conversation (2022) mengingatkan bahwa aktivisme digital perlu dikombinasikan dengan gerakan nyata agar tidak hanya berhenti sebagai tren musiman (The Conversation – Slacktivism).

Dengan kata lain, Generasi Z punya energi luar biasa, tetapi harus belajar menghubungkannya dengan aksi nyata: advokasi kebijakan, gerakan komunitas, hingga partisipasi formal dalam pemilu.

Politik Formal: Jalan yang Masih Sepi

Meskipun aktif di jalanan dan media sosial, partisipasi Gen Z di politik formal—seperti bergabung dalam partai atau mencalonkan diri di legislatif—masih rendah. Banyak yang beranggapan politik formal terlalu tua, hierarkis, dan tidak relevan dengan gaya mereka yang egaliter.

Namun, ada tanda-tanda perubahan:

• Beberapa caleg muda 2024 berasal dari Generasi Z dan berhasil memanfaatkan media sosial untuk kampanye.
• Organisasi mahasiswa kini lebih banyak mengedepankan isu lingkungan dan kesetaraan gender ketimbang sekadar perebutan posisi.

Demokrasi dan Tantangan Generasi Z

Demokrasi Indonesia sedang menghadapi tantangan serius: polarisasi, disinformasi, dan ketidakpercayaan publik. Generasi Z berada di garis depan dalam menghadapi semua ini.

Kelebihan Generasi Z:

• Terbuka pada perubahan.
• Lebih egaliter dan anti-feodalisme.
• Melek teknologi, sehingga bisa melawan narasi hoaks dengan literasi digital.

Kelemahan Generasi Z:

• Mudah terdistraksi oleh budaya instan.
• Cenderung sinis pada institusi.
• Bisa terjebak dalam echo chamber media sosial.

Refleksi: Dari Apatis ke Penentu Masa Depan

Generasi Z sering dianggap sebagai generasi “baper” atau “cuek politik”. Tetapi jika kita lihat lebih dalam, mereka bukan generasi apatis, melainkan generasi yang sedang mencari bentuk partisipasi baru. Mereka mungkin enggan hadir di rapat RT atau masuk partai, tapi mereka aktif mengubah wacana publik lewat media sosial, komunitas, dan gerakan akar rumput.

Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa perubahan besar selalu dimotori kaum muda:

• 1966: mahasiswa menekan Sukarno.
• 1998: mahasiswa memaksa Soeharto lengser.
• 2024 dan seterusnya: bisa jadi giliran Generasi Z.

Apatis atau gelombang perubahan? Jawabannya: keduanya sekaligus. Generasi Z adalah cermin dari kontradiksi demokrasi Indonesia: penuh energi, namun juga penuh keraguan. Jika energi ini bisa diarahkan ke jalur yang tepat, maka bukan tidak mungkin mereka akan menulis bab baru sejarah politik bangsa.