Jakarta, Arah Pikiran – Jakarta kembali memanas. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan, Senin (25/8/2025), menolak kenaikan tunjangan fantastis bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mencapai Rp50 juta per bulan. Aksi yang awalnya berlangsung damai di depan Kompleks Parlemen, Senayan, berubah ricuh setelah aparat kepolisian mencoba membubarkan massa dengan gas air mata.
Bentrok tak terhindarkan. Mahasiswa melempar botol air mineral, batu, dan kayu ke arah barikade polisi, sementara aparat membalas dengan water cannon. Jalanan sekitar Senayan mendadak lumpuh, ribuan kendaraan terjebak macet, dan publik media sosial sontak ramai dengan tagar #BubarkanDPR dan #DekritGusDur yang mendadak trending.
Latar Belakang: DPR Dapat “Hadiah” di Tengah Krisis
Pemicunya jelas: keputusan DPR yang menyetujui kenaikan tunjangan rumah hingga Rp50 juta per bulan bagi setiap anggotanya. Padahal, rakyat masih berjibaku dengan harga sembako yang naik tak terkendali, listrik yang melonjak, dan biaya pendidikan yang makin mencekik.
Sejumlah pengamat menilai, kebijakan itu tak hanya irasional, tetapi juga menunjukkan betapa jauhnya jarak psikologis antara rakyat dan wakil rakyat.
“Ini bukan sekadar soal angka tunjangan. Ini simbol kesenjangan yang semakin menganga,” ujar ekonom senior Universitas Indonesia, Faisal Basri, ketika dihubungi. “Ketika rakyat mengencangkan ikat pinggang, DPR justru menambah lubang ikat pinggang agar muat amplop lebih tebal.”
Gelombang Mahasiswa: Dari Jakarta ke Daerah
Aksi mahasiswa tidak hanya terjadi di Jakarta. Di Bandung, Yogyakarta, Makassar, hingga Medan, ribuan mahasiswa juga melakukan long march menuju kantor DPRD masing-masing. Mereka membawa poster-poster satir:
- “Tidur dibayar, rakyat sengsara.”
- “DPR = Dewan Pesta Rakyat.”
- “Dekrit Gus Dur Season 2, coming soon on Netflix.”
Di Yogyakarta, aksi mahasiswa bahkan sempat menggelar “parodi sidang” di jalanan Malioboro. Mahasiswa bergantian duduk di kursi plastik seolah-olah sedang sidang, lalu pura-pura tertidur. Aksi itu mendapat tepuk tangan meriah dari warga sekitar yang ikut menonton.
Kronologi Bentrokan di Senayan
Pantauan di lapangan, aksi di Jakarta dimulai pukul 10.00 WIB dengan long march dari kampus Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, dan sejumlah kampus swasta. Mereka berkumpul di depan gerbang utama DPR/MPR sambil meneriakkan yel-yel:
“Turunkan tunjangan! Hidup rakyat! Bubarkan DPR korup!”
Awalnya polisi hanya berjaga-jaga. Namun sekitar pukul 14.30 WIB, situasi memanas setelah mahasiswa mencoba menerobos pagar kawat berduri. Polisi segera menembakkan gas air mata. Suasana berubah jadi kacau.
Seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta sempat terjatuh dan pingsan akibat terkena tembakan gas air mata di bagian wajah. Tim medis segera mengevakuasi korban ke posko kesehatan. Sementara itu, sejumlah mahasiswa lain justru makin beringas, melempar botol air mineral ke arah barisan polisi.
Bentrok berlangsung sekitar dua jam sebelum akhirnya massa mulai mundur ke arah Slipi dan Palmerah. Namun, kerusuhan kecil masih terjadi hingga malam hari.
Meme Gus Dur Kembali Hidup
Yang menarik, bentrokan ini ternyata melahirkan kembali satu momen legendaris: Dekrit Gus Dur 2001. Pada masa itu, Presiden Abdurrahman Wahid sempat mengeluarkan dekrit untuk membubarkan DPR/MPR, meski akhirnya gagal. Kini, momen itu kembali jadi bahan satir mahasiswa.
Di tengah kericuhan, terlihat spanduk bertuliskan: “Dekrit Gus Dur, kapan di-remaster?” Sementara di media sosial, beredar video editan Gus Dur sedang “membacakan dekrit” dengan efek autotune dan irama DJ remix. Video itu ditonton jutaan kali hanya dalam beberapa jam.
Fenomena ini menunjukkan bahwa memori kolektif masyarakat masih menyimpan kekecewaan mendalam terhadap DPR, bahkan lintas generasi.
Reaksi DPR: “Ini Sudah Sesuai Mekanisme”
Bagaimana tanggapan DPR?
Ketua Badan Anggaran DPR, H. M. Lutfi, menyatakan kenaikan tunjangan sudah melalui kajian panjang. “Kami hanya mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku. Tidak ada yang dilanggar,” ujarnya dalam konferensi pers sore tadi.
Pernyataan ini bukannya meredam, justru memicu kemarahan baru. Publik menilai kalimat “sesuai mekanisme” hanyalah dalih klasik yang menutup telinga dari jeritan rakyat.
“Kalau mekanismenya memang merugikan rakyat, kenapa harus dipertahankan? Apakah DPR bekerja untuk rakyat atau untuk mekanisme?” sindir pengamat politik dari UGM, Zainal Arifin Mochtar.
Suara Rakyat Kecil
Di sisi lain, pedagang kecil di pasar Tanah Abang hanya bisa geleng kepala mendengar kabar kenaikan tunjangan DPR.
“Lha wong saya dagang baju anak sehari kadang cuma untung Rp100 ribu. Itu pun kalau laku. DPR kok bisa nambah tunjangan sampai Rp50 juta? Apa mereka nggak malu sama rakyat?” kata Siti Maryam, pedagang kain.
Ungkapan serupa datang dari Heri, sopir ojek online. “Saya ngaspal dari subuh sampai malam, kadang cuma dapat Rp200 ribu. Itu pun harus dipotong bensin sama cicilan motor. Kalau DPR kerjaannya rapat terus tidur, kok bisa naik gajinya? Ini negara apa sirkus?”
Analisis: Rakyat Puasa, DPR Pesta
Situasi ini mengingatkan publik pada tesis klasik ilmuwan politik Jeffrey Winters dalam bukunya Oligarchy (2011). Winters menulis bahwa di negara-negara berkembang, politik sering kali dikuasai elite yang lebih mementingkan kekayaan pribadi daripada kepentingan publik.
Kenaikan tunjangan DPR di tengah krisis jelas menjadi bukti nyata oligarki masih berakar kuat di Indonesia. Sebab, logika sederhana saja: jika rakyat menjerit, mestinya DPR berempati. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya—DPR menambah fasilitasnya sendiri.
Akankah Gelombang Ini Berlanjut?
Sejumlah aktivis mahasiswa menyatakan aksi ini tidak akan berhenti sampai tuntutan dipenuhi. “Kalau DPR tidak mencabut kenaikan tunjangan, kami akan turun lagi minggu depan dengan massa yang lebih besar,” ujar Rahmat Hidayat, koordinator aksi dari BEM Nusantara.
Polisi pun mengantisipasi dengan menambah personel pengamanan di sekitar Senayan. Namun, banyak pihak khawatir bentrokan yang lebih besar bisa pecah jika komunikasi antara pemerintah, DPR, dan mahasiswa tidak segera dibangun.
Penutup: Dekrit Rakyat
Bentrok di Senayan hari ini bukan sekadar kisah klasik mahasiswa melawan aparat. Ia adalah refleksi kekecewaan mendalam rakyat terhadap lembaga legislatif yang semakin jauh dari realitas sehari-hari masyarakat.
Mungkin memang tidak akan ada Dekrit Gus Dur Jilid II. Namun, bentrokan ini sudah melahirkan “dekrit” lain: Dekrit Rakyat. Bentuknya bukan dokumen resmi, melainkan suara nyaring mahasiswa, meme viral di media sosial, hingga sumpah serapah rakyat kecil di pasar-pasar.
Dan sebagaimana sejarah membuktikan, suara rakyat—sekeras atau sepelan apa pun—akan selalu menemukan jalannya.
Komentar Terbaru