Presiden Prabowo meluncurkan 100 batalion militer baru untuk pertanian, farmasi, dan tambang. Netizen: ini upgrade ekonomi atau nostalgia dwifungsi?
Tentara Nanam Cabe, Rakyat Nunggu Hasil Panen
Kalau dulu kita hanya kenal dua jenis tentara—tentara tempur dan tentara cadangan—sekarang ada versi terbaru: tentara petani. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan peluncuran lebih dari 100 batalion militer non-tempur yang ditugaskan untuk berbagai sektor sipil, mulai dari pertanian, industri farmasi, hingga pengelolaan tambang mineral.
Berita ini pertama kali dilaporkan oleh The Guardian yang menyoroti langkah ini sebagai “kontroversial” karena menimbulkan nostalgia masa Orde Baru, ketika dwifungsi ABRI memungkinkan tentara ikut campur dalam urusan sipil dan politik.
Kalau dulu kita takut sama “dwifungsi ABRI”, sekarang kita mungkin bakal ketawa karena yang dikerjakan bukan sekadar duduk di parlemen, melainkan nyangkul di sawah dan bikin pupuk organik. Ironi ini, kalau dipikir, agak absurd. Tapi begitulah gaya politik Indonesia: serius tapi receh, berat tapi bisa jadi bahan meme.
Militer jadi Petani: Dari Tank ke Traktor
Bayangkan, tentara yang biasanya latihan fisik dengan senjata laras panjang, kini disuruh latihan fisik dengan cangkul dan sabit. Kalau dulu latihan nembak ke sasaran berbentuk lingkaran, sekarang latihannya mungkin melempar bibit padi biar rata.
Para pendukung kebijakan ini bilang, “ya bagus dong, tentara jadi produktif, nggak cuma nongkrong di barak.” Tapi para pengkritik melihatnya sebagai tanda bahaya: militer makin merambah ke sektor sipil, dan ini bisa jadi pintu masuk kontrol yang terlalu luas.
Tentara Bikin Vaksin: Dari Parade Senjata ke Parade Obat Generik
Selain pertanian, batalion baru ini juga ditugaskan untuk farmasi dan bioteknologi. Jadi jangan kaget kalau nanti ada headline: “Kopasus Rilis Obat Flu dalam Kemasan Camo Edition.”
Bayangkan tentara bikin vaksin: jarum suntiknya bisa jadi model terbaru, mantranya bukan lagi “1, 2, 3… selesai” melainkan “siap grak, tusuk, jalan!”
Kebijakan ini juga mengingatkan kita pada masa pandemi, di mana peran militer sudah besar dalam distribusi logistik. Bedanya, kali ini levelnya naik: bukan sekadar distribusi, tapi juga produksi.
Tambang Ilegal dan Tentara: Dari Satpam Jadi Investor?
Batalion non-tempur ini juga akan terlibat di sektor tambang mineral. Di atas kertas, niatnya baik: supaya ada keamanan dan keteraturan dalam pengelolaan sumber daya alam. Tapi di lapangan, semua orang tahu betapa ruwetnya urusan tambang: dari izin, mafia, sampai konflik lahan.
Kalau tentara ikut nimbrung, apakah masalah selesai? Atau justru makin rumit?
Sejarah mencatat, keterlibatan militer di sektor SDA (Sumber Daya Alam) bukan hal baru. Dari jaman dulu, ada banyak cerita tentang hubungan erat antara aparat keamanan dengan perusahaan tambang. Bedanya, sekarang legitimasi itu diberi langsung oleh negara.
Demokrasi, Dwifungsi, dan Dwi-Receh
Kalau kita tarik ke belakang, isu ini bukan sekadar soal cabe atau tambang. Ini soal pemisahan fungsi sipil dan militer. Demokrasi modern butuh militer yang profesional: fokus pada pertahanan, bukan jadi serabutan.
Bayangkan kalau semua sektor dimasuki militer:
- Pertanian → batalion cabe.
- Farmasi → batalion vaksin.
- Tambang → batalion miner.
- Media → batalion editor?
- Pendidikan → batalion guru les?
Kalau sudah begini, apa bedanya militer dengan startup super-app?
Komentar Terbaru