Kalau ada drama favorit di negeri ini, judulnya pasti: “Pajak Naik, Rakyat Ngamuk.”
Tapi kali ini dramanya lebih seru, karena ceritanya bermula dari istana. Presiden Prabowo dengan gagah mengumumkan program makan siang gratis—ide manis, penuh gizi, penuh tepuk tangan. Masalahnya, duitnya dari mana? Jawabannya: dari kantong daerah.
Ya, anggaran daerah dipangkas 25%.
Pemerintah pusat bilang, demi generasi sehat. Pemerintah daerah jawab: “Lah terus kita bayar listrik kantor pakai apa? Token gratis PLN?”
Akhirnya, kepala daerah cari jalan ninja: naikin pajak. Dari pajak tanah, pajak parkir, sampai pajak hiburan. Dan boom! Rakyat ngamuk. Demo meledak di Pati, Sulawesi, bahkan sampai dorong mobil polisi. Ada juga yang kreatif: bukan sekadar mogok kerja, tapi mogok bayar pajak.
Makan Siang Gratis, Rakyat Bayar Mahal
Konsepnya sebenarnya indah: anak sekolah kenyang, masa depan cemerlang. Tapi, sebagaimana pepatah lama: “Nggak ada makan gratis, bro.”
Gratis buat anak-anak, tapi bon tagihannya mampir ke meja orang tua lewat pajak yang naik setinggi langit.
Di Jawa Tengah, kenaikan pajak tanah bikin warga ngeri. Ada yang sampai ngomel, “Sawah warisan bapak gue jadi swalayan, nih?”
Di Sulawesi, protes jalanan bikin aparat keluar keringat dingin. Rakyat merasa jadi ATM berjalan: tiap ada program pusat, saldo mereka yang disedot.
Pejabat Pusing, Rakyat Lebih Pusing
Bupati-bupati sudah protes, gubernur-gubernur sudah kelimpungan. Katanya, pemangkasan anggaran bikin banyak program lokal mandek. Jalan nggak bisa diperbaiki, puskesmas kekurangan obat, dan bantuan sosial makin tipis.
Tapi kalau bicara ke rakyat, jawabannya cuma satu:
“Itu masalah lo, jangan jadiin beban gue. Gue udah susah, lo suruh bayar lebih.”
Rakyat bukan nggak mau bayar pajak. Tapi kalau tiap bulan tagihan naik, sementara gaji segitu-gitu aja, ya jangan heran kalau akhirnya muncul ide ekstrem: mogok bayar pajak rame-rame.
Mogok Bayar Pajak: Dari Meme Jadi Gerakan
Awalnya ini cuma bahan bercandaan di medsos. “Kalau rakyat mogok kerja, negara rugi. Kalau rakyat mogok bayar pajak, negara kolaps.”
Eh, lama-lama serius. Di beberapa daerah, warga mulai deklarasi: stop setor pajak dulu sampai kebijakan berubah.
Memang, ini bisa bahaya. Negara tanpa pajak ibarat warteg tanpa sambel—nggak jalan. Tapi dari sisi rakyat, ini satu-satunya cara teriak biar didengar. Soalnya kalau demo biasa, jawabannya kan klasik: “Kami prihatin.” Nah kalau pajak nggak masuk, pejabat baru benar-benar prihatin beneran.
Prabowo Dilematis
Presiden Prabowo yang dulu kampanye dengan jargon “makan gratis” sekarang harus menelan pil pahit: ide manisnya jadi bumerang. Mau mundur, nggak mungkin. Mau maju, rakyat marah.
Kalau kata pengamat politik (yang biasanya muncul di tiap berita TV), ini contoh klasik “kebijakan populis yang melukai populasi.”
Singkatnya, program gratisnya enak di brosur, tapi pahit di lapangan.
Kepala Daerah: Jadi Kambing Hitam
Yang paling sial tentu kepala daerah. Mereka dipaksa jadi eksekutor kebijakan, padahal duitnya disedot pusat. Rakyat ngamuk, mereka yang didemo. Pusat aman-aman saja, tinggal bilang: “Itu kewenangan daerah.”
Ya, beginilah sistem kita. Kalau sukses: klaim pusat. Kalau gagal: salah daerah. Kalau chaos: salah rakyat karena demo.
Rakyat Selalu Punya Cara
Uniknya rakyat Indonesia, makin ditekan, makin kreatif. Ada yang bikin meme: foto nasi kotak dengan caption, “Inilah makan siang gratis termahal dalam sejarah republik.”
Ada juga yang bikin kaos bertuliskan, “Gue nggak makan gratis, tapi pajak gue naik gratis.”
Di Pati, protes warga sampai bikin aparat repot. Di Sulawesi, jalanan sempat lumpuh. Semua karena satu hal: rakyat muak dijadikan ATM.
Dari Gratis Jadi Tragis
Program makan siang gratis ini ibarat janji manis yang berubah jadi cerita tragis. Anak sekolah mungkin kenyang, tapi orang tua mereka harus ikutan diet keuangan.
Pemerintah pusat dapat pujian, daerah dapat kutukan, rakyat dapat tagihan.
Dan di tengah semua ini, satu kalimat paling banyak diulang rakyat Indonesia:
“Prihatin, tapi tetap bayar… atau mogok sekalian?”
Komentar Terbaru